GORONTALO. mimoza.tv – Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Gorontalo kembali menjadi sorotan. Kondisi yang berlangsung hingga hari ini dinilai tidak lagi dapat dipandang sebagai situasi biasa, terutama ketika masyarakat harus menghabiskan berjam-jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM).
Anggota DPRD Kota Gorontalo, Yolan Polontalo, menilai persoalan antrean BBM bersubsidi perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah dan seluruh pihak terkait.
Menurut Yolan, BBM bersubsidi pada dasarnya diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak. Karena itu, ia meminta adanya pengawasan lebih ketat untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak semestinya.
“BBM bersubsidi ini milik masyarakat. Yang perlu dicurigai ialah ada pengendara yang memanfaatkan barang subsidi ini. Yang berhak itu masyarakat,” kata Yolan.
Yolan mengaku prihatin dengan banyaknya laporan masyarakat terkait panjangnya antrean di SPBU. Ia menyoroti kondisi warga yang bahkan harus datang sejak dini hari demi memperoleh BBM.
“Anda bisa bayangkan, bagaimana ia meninggalkan anak istri hanya untuk mengantri,” tegasnya.
Menurut dia, situasi tersebut tidak hanya menyangkut persoalan ketersediaan BBM, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat yang setiap hari membutuhkan bahan bakar untuk bekerja dan menjalankan aktivitas.
Jika antrean berlangsung berulang dan masyarakat harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk mendapatkan BBM, maka persoalannya perlu dilihat secara lebih menyeluruh, mulai dari ketersediaan dan distribusi hingga pola pembelian di lapangan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Gorontalo itu mengatakan, Komisi II DPRD berencana turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya di sejumlah SPBU.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengetahui faktor yang menyebabkan antrean panjang, sekaligus memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan sesuai peruntukannya.
Yolan menyebut, apabila dalam penelusuran ditemukan persoalan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut, DPRD akan memanggil sejumlah pihak terkait.
Ia juga meminta pemerintah dan instansi terkait tidak membiarkan persoalan tersebut berlarut-larut.
“Kasihan masyarakat,” ujarnya.
Antrean panjang BBM seharusnya menjadi momentum untuk mengevaluasi tata kelola distribusi BBM bersubsidi di daerah. Pemerintah dan pihak terkait perlu memastikan bahwa BBM yang menjadi hak masyarakat benar-benar sampai kepada kelompok yang berhak.
Di sisi lain, dugaan adanya penyalahgunaan BBM bersubsidi perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan pengawasan di lapangan, bukan sekadar asumsi.
