Setelah rangkaian gelar perkara yang dilakukan oleh Kepolisian RI sehubungan dengan, kasus dugaan penistaan agama Bareskrim Polri menetapkan Gubernur non aktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka.
Penetapan tersangka dilakukan Bareskrim Polri setelah melakukan gelar perkara terbuka terbatas di Mabes Polri sejak Selasa.
Kabareskrim Komjen Ari Dono di Mabes Polri mengatakan, sehubungan dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok, diraih kesepakatan meskipun tidak bulat didominasi oleh pendapat yang menyatakan bahwa perkara ini harus diselesaikan di pengadilan terbuka.
Dengan demikian, perkara ini akan ditingkatkan dengan tahap penyidikan dengan menetapkan Saudara Basuki Tjahaja Purnama sebagai tersangka, ujarnya.
Ahok ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan Pasal 156 a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
Sementara itu beberapa organisasi massa Islam menyatakan penghargaan mereka pada profesionalitas polisi dalam menangani kasus penistaan agama setelah kepolisian menetapkan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai tersangka dalam perkara itu.
Saat menyampaikan keterangan pers di Jakarta, Rabu, perwakilan dari Al Washliyah, Forum Santri Jakarta, Pesantren Bina Insan Kamil, Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Wanita Islam, Forum Komunikasi Alumni Afghanistan Indonesia, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI), Nasyiatul Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah dan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia juga menyampaikan penghargaan mereka kepada Presiden Joko Widodo.
“Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan memberi penghargaan tinggi pada Presiden Joko Widodo atas sikap kenegarawanannya untuk tidak melakukan intervensi terhadap proses hukum dan tidak melindungi Ir. Basuki Tjahaja Purnama,” ujar Ketua Umum Pengurus Besar Al Washliyah, Yusnar Yusuf, mewakili ormas-ormas Islam yang lain.
Begitu pula, penghargaan tertinggi kepada Kepolisian Republik Indonesia yang telah menunjukkan profesionalitas, integritas dan moralitas dalam menegakkan hukum dan keadilan.
Selanjutnya, tugas kita sebagai warga negara Indonesia adalah bagaimana menjaga situasi Indonesia tetap aman dan damai serta menolak berbagai macam intervensi dari kelompok kepentingan yang ingin merusak kekondusifan situasi Indonesia saat ini.
Hal yang tidak kalah penting adalah upaya kita untuk mengawal penegakan hukum kasus Ahok yang damai dan menghormati hukum, sesuai arahan MUI bahwa penegakan hukum saat ini telah menunjukan itikad yang baik dan benar sehingga diharapkan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk terus mengawal proses hukum selanjutnya dengan tetap menjaga ketertiban, keamanan dan tetap mengedepankan semangat persatuan dan kesatuan. Mari kawal prosesnya dan tetap jaga kondisinya.
*) Penulis adalah Pengamat Politik Ekonomi Indonesia.
