Gorontalo, mimoza.tv — Aliansi Mahasiswa Peduli Gorontalo menyatakan akan menggelar aksi dua hari di depan Polda Gorontalo pada 17–18 November 2025. Aksi tersebut digelar untuk mendesak kepolisian memberikan kejelasan terkait laporan masyarakat mengenai dugaan ijazah bermasalah Wakil Bupati Gorontalo Utara.
Dalam keterangan yang diterima redaksi, aliansi menilai penanganan laporan publik terkait dugaan ketidaksesuaian dokumen pendidikan tersebut belum menunjukkan perkembangan berarti. Hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Polda maupun klarifikasi terbuka dari lembaga pendidikan terkait dokumen yang dipersoalkan.
Mahasiswa menyoroti sejumlah indikasi yang mereka anggap perlu dijelaskan secara terang, seperti ketidaksinkronan data pendidikan yang sebelumnya dipublikasikan, keberadaan dua versi dokumen yang berbeda, serta perubahan sikap beberapa pihak yang awalnya menyampaikan dugaan namun kemudian memilih tidak melanjutkan pernyataannya.
Sebagai laporan publik, seharusnya ada kejelasan mengenai tahapan penyelidikan. Hingga kini belum ada konferensi pers ataupun rilis resmi yang menjelaskan perkembangan kasus.
Presiden BEM UNG 2023 sekaligus analis gerakan sosial, Hendrawan Dwikarunia Datukramat, juga angkat suara. Pria yang akrab disapa Aan itu menilai keterlambatan penyampaian informasi justru memperbesar ruang spekulasi.
“Kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan menggantung. Transparansi adalah kunci untuk menjaga kepercayaan publik. Jika ada proses yang berjalan, sampaikan. Jika ada kendala, jelaskan. Ketertutupan justru menimbulkan kecurigaan baru,” tegas Aan, Senin (17/11/2025).
Aliansi turut mempertanyakan keputusan salah satu pelapor yang menarik diri sebagai saksi ketika proses memasuki tahap penting. Menurut mahasiswa, perubahan sikap ini perlu disampaikan secara terang agar tidak menambah kebingungan publik.
Aksi dua hari yang direncanakan, menurut mereka, merupakan bentuk tekanan moral agar penanganan laporan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
“Kami ingin memastikan bahwa proses ini tidak berhenti di tengah jalan. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan terbaru agar tidak terjadi kesimpangsiuran informasi,” lanjut pernyataan aliansi.
Aliansi juga membuka kemungkinan untuk menggelar aksi lanjutan dengan skala lebih besar apabila setelah dua hari aksi tidak ada penjelasan resmi dari kepolisian.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi masih menunggu tanggapan dari Polda Gorontalo terkait perkembangan penanganan laporan dugaan ijazah bermasalah tersebut. (rls/luk)
