Gorontalo, mimoza.tv – Ada yang menarik dari sidang pembacaan dakwaan, kasus dugaan suap proyek peningkatan Jalan DI Pandjaitan, Kota Gorontalo, yang digelar di Pengadilan Tipikor dan PHI Gorontalo. Dalam sidang itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) membeberkan keterlibatan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Gorontalo, Meidy Novieta Silangen.
JPU memaparkan, ada penyerahan uang sebesar Rp 20 juta dari tersangka AA kepada Novieta. Penyerahan ini menurut JPU, disalurkan melalui perantara berinisial IAA alias Irfan, dengan dalih untuk bantuan sembako bagi masyarakat terdampak bencana alam.
Namun, fakta yang terungkap di pengadilan memperlihatkan bahwa uang yang diterima AA tidak sepenuhnya digunakan untuk bantuan sosial. Dari total dana yang diterima, Rp 130 juta lebih digunakan untuk kepentingan pribadi AA. Tak hanya itu, JPU juga mengungkap adanya aliran dana sebesar Rp 1 miliar lebih yang diterima AA dari saksi DJ melalui saksi BP alias Alo. Uang tersebut diberikan sebagai imbalan agar DJ dapat ditunjuk sebagai penyedia jasa untuk tiga proyek Jalan Nani Wartabone.
Dalam persidangan, JPU turut merinci beberapa transaksi mencurigakan lainnya, termasuk transfer sebesar Rp 4,75 juta melalui rekening Tommy, yang lagi-lagi digunakan untuk keperluan pribadi AA. Transaksi lain yang terjadi pada Maret 2022 melibatkan sejumlah uang dengan nilai puluhan juta rupiah yang ditransfer melalui rekening saksi BP dan Tommy ke Irfan, juga untuk kepentingan pribadi tersangka AA. Dan hingga saat ini, AA yang disebut-sebut sebagai aktor kunci dalam kasus ini, dikabarkan tengah menjalani perawatan di rumah sakit, namun kehadirannya masih membayangi proses hukum yang berjalan.
Disatu sisi, Ramdan Kasim selaku kuasa hukum dari FL, terdakwa dugaan kasus suap proyek peningkatan jalan DI Pandjaitan, Kota Gorontalo, mengatakan, ada rangkaian peristiwa dan sejumlah nama besar yang tidak disampaikan dalam persidangan.
“Pada intinya kami selaku kuasa hukum dari FL, sudah mendengar dan mencermati isi dakwaan tersebut. Termasuk juga beberapa pasal yang telah disampaikan oleh JPU. Kami melihat ada beberapa rangkaian peristiwa yang belum sesuai. Klien kami merasa keberatan terkait nama-nama yang disebutkan, namun belum dimintai pertanggungjawaban,” ujar Ramdan.
Olehnya kata dia, pihaknya akan menyusun eksepsi, merangkai peristiwa yang sebenarnya, yang diketahui oleh kliennya, sebagaimana fakta yang sebenarnya.
“Karen peristiwa ini adalah gratifikasi, tentunya ada pemberi dan penerima. Sehingga kami perlu menuangkannya dalam eksepsi nanti,” tegasnya.
Penulis: Lukman.
