GORONTALO, mimoza.tv – Proyek Kanal Banjir Tanggidaa yang sempat menuai protes warga saat proses pengerjaannya, kini berubah menjadi perkara korupsi di meja hijau.
Kamis (21/5/2026), terdakwa Afandy Laya alias Haji Pepen menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Gorontalo setelah sebelumnya permohonan praperadilan yang diajukannya ditolak hakim.
Jaksa Penuntut Umum Rully Lamusu dalam dakwaannya membongkar dugaan penyimpangan proyek pembangunan Kanal Banjir Tanggidaa Tahun Anggaran 2022 senilai Rp33 miliar.
Kasus ini bukan hanya soal dugaan kerugian negara. Proyek tersebut sebelumnya juga sempat menjadi sorotan warga karena pengerjaannya dinilai menimbulkan gangguan di kawasan sekitar lokasi proyek.
Saat proses pembangunan berlangsung, sejumlah warga pernah mengeluhkan aktivitas proyek yang dianggap mengganggu akses dan aktivitas harian masyarakat di sekitar kawasan Tanggidaa dan Heledulaa Utara.
Namun kini, sorotan terhadap proyek itu bukan lagi sekadar persoalan dampak pembangunan.
Dalam dakwaan, jaksa mengungkap proyek tersebut diduga telah “dikondisikan” sejak sebelum tender dimulai. Mulai dari survei material utama, pembahasan penggunaan pipa baja bergelombang atau aramco, hingga dugaan pemberian informasi internal kepada pihak tertentu.
Afandy Laya disebut sebagai pihak yang menerima manfaat dari proyek tersebut.
Jaksa juga mengungkap dugaan adanya aliran uang kepada sejumlah pejabat proyek. Di antaranya Rp550 juta kepada mantan PPK Romen S Lantu dan Rp100 juta kepada mantan Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Handoyo Sugiharto.
Selain itu, proyek juga diduga mengalami manipulasi progres pekerjaan. Pembayaran disebut dilakukan berdasarkan invoice pembelian material, bukan berdasarkan progres fisik riil di lapangan.
Akibat praktik tersebut, negara disebut mengalami kerugian sekitar Rp6,1 miliar berdasarkan audit investigatif BPK RI.
Meski sempat menuai protes saat pengerjaan, sebagian warga juga mengakui kanal tersebut membantu mengurangi genangan banjir di kawasan rawan saat hujan deras.
Di situlah ironi proyek Kanal Banjir Tanggidaa muncul. Infrastruktur yang dibangun untuk mengatasi banjir justru kini menyeret sejumlah pihak ke proses hukum dugaan korupsi.
Sidang akan kembali dilanjutkan dengan agenda eksepsi dari pihak terdakwa pada persidangan berikutnya.
Penulis: Lukman
