GORONTALO, mimoza.tv — Pelantikan enam kepengurusan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo bukan sekadar seremoni pengukuhan struktur organisasi. Di balik prosesi tersebut, tersimpan tuntutan agar para pengurus mampu membuktikan jabatan mereka melalui kerja nyata bagi dunia usaha dan perekonomian daerah.
Pesan tegas itu disampaikan Ketua Karateker Kadin Provinsi Gorontalo, Yuliandre Darwis, saat memberikan arahan dalam pelantikan enam Kadin kabupaten/kota di Gorontalo.
Yuliandre menegaskan, sejak resmi dilantik, setiap pengurus memikul tanggung jawab terhadap masa depan dunia usaha di daerah masing-masing.
Menurutnya, masa kepengurusan selama lima tahun bukan waktu yang singkat. Rentang tersebut menjadi kesempatan bagi para pengurus untuk menunjukkan apakah Kadin benar-benar mampu bekerja dan memberikan manfaat bagi pelaku usaha.
“Nama besar Kadin dan sukses Kadin ada di pundak pengurus yang dilantik hari ini,” tegas Yuliandre.
Ia mengingatkan agar jabatan di dalam organisasi tidak berhenti sebatas nama dalam struktur kepengurusan. Setelah prosesi pelantikan, penyerahan bendera organisasi dan terbentuknya struktur kepengurusan, justru pekerjaan utama Kadin baru dimulai.
Yuliandre juga mengingatkan adanya konsekuensi yang akan mengikuti para pengurus selama lima tahun masa kepemimpinan.
Ia menilai, ketika program kerja tidak menghasilkan bukti nyata bagi dunia usaha maupun perekonomian daerah, para pengurus berpotensi menjadi sorotan publik.
“Lima tahun nama Anda sebagai pengurus sudah barang tentu akan menjadi pusat pembicaraan, bahkan bisa menjadi bahan bullying dan hoaks jika kerja-kerja tidak ada buktinya,” ujarnya.
Karena itu, Yuliandre mendorong seluruh pengurus Kadin kabupaten/kota agar tidak terjebak dalam rutinitas organisasi maupun kegiatan yang bersifat seremonial.
Bagi Kadin, keberhasilan organisasi tidak cukup diukur dari banyaknya rapat, agenda internal ataupun seremoni pelantikan. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana organisasi mampu hadir menjawab persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
Mulai dari membuka ruang komunikasi antara pemerintah dan dunia usaha, mendorong investasi, memperkuat pelaku UMKM, hingga menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif di daerah.
“Dengan dilantiknya enam kepengurusan Kadin kabupaten/kota, tantangan berikutnya kini berada di tangan masing-masing pengurus untuk menerjemahkan amanah organisasi tersebut menjadi program dan kerja yang dapat dirasakan manfaatnya oleh dunia usaha dan masyarakat Gorontalo,” pungkasnya.
