GORONTALO, mimoza.tv — Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Idrus M.T. Mopili, mendorong agar seluruh pekerja di Provinsi Gorontalo mendapatkan perlindungan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Komitmen tersebut disampaikan Idrus saat menerima kunjungan pihak BPJS Ketenagakerjaan di ruang Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Selasa (4/8/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri para wakil ketua DPRD, anggota Komisi IV, serta jajaran BPJS Ketenagakerjaan.
Dalam pertemuan itu, pihak BPJS Ketenagakerjaan memberikan penjelasan mengenai berbagai program dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Penjelasan tersebut membuka wawasan DPRD mengenai pentingnya perlindungan bagi para pekerja.
Idrus menilai, manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan sangat besar, sementara iuran yang harus dibayarkan peserta relatif ringan.
“Dari ulasan dan penjelasan, sebetulnya luar biasa sekali. Kami baru mendapat penjelasan ini dan terbuka wawasan kami bahwa ini sangat dibutuhkan,” ujar Idrus.
Menurutnya, pemerintah daerah bersama DPRD perlu mengambil langkah konkret untuk memperluas cakupan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
“Provinsi Gorontalo, pemerintah daerah dan DPRD harus meng-cover seluruh pekerja yang ada di Provinsi Gorontalo,” tegasnya.
Idrus mengatakan, perlindungan tersebut sangat penting karena pekerja menghadapi berbagai risiko dalam menjalankan aktivitasnya. Ketika terjadi musibah, manfaat BPJS Ketenagakerjaan dapat membantu meringankan beban ekonomi pekerja maupun keluarganya.
Ia mencontohkan manfaat santunan kematian yang menurutnya sangat berarti bagi keluarga peserta.
“Bayangkan kematian setiap orang hanya dengan menyetorkan Rp16.200, di saat dia mendadak dipanggil oleh Allah meninggal, itu Rp42 juta,” katanya.
Menurut Idrus, kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan ketenagakerjaan bukan sekadar kewajiban membayar iuran, tetapi juga bentuk antisipasi terhadap risiko yang dapat terjadi kapan saja.
“Di saat ada goncangan ekonomi, jaminan ketenagakerjaan ini sangat membantu,” tambahnya.
Melihat besarnya manfaat program tersebut, Idrus menyatakan DPRD akan mendorong agar dukungan anggaran untuk perlindungan pekerja dapat ditingkatkan.
Ia berharap ke depan pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang lebih besar sehingga semakin banyak pekerja di Gorontalo yang mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
“Mudah-mudahan ke depan kami bisa menganggarkan lebih besar untuk Provinsi Gorontalo,” ujarnya.
Namun, menurut Idrus, dukungan anggaran harus dibarengi dengan peningkatan pemahaman masyarakat. Karena itu, ia meminta BPJS Ketenagakerjaan lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai program dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Kami minta teman-teman dari BPJS untuk lebih gencar memberi penjelasan, pemahaman kepada masyarakat. Ini sangat perlu, penting,” katanya.
Idrus meyakini, apabila masyarakat mendapatkan informasi yang cukup mengenai manfaat program tersebut, kesadaran untuk menjadi peserta akan tumbuh secara mandiri.
“Kalau tersosialisasi dengan baik, saya yakin masyarakat akan dengan mandiri mendaftarkan keikutsertaannya di jaminan ketenagakerjaan ini,” jelasnya.
DPRD Provinsi Gorontalo berharap sinergi bersama pemerintah daerah dan BPJS Ketenagakerjaan dapat mempercepat perluasan cakupan kepesertaan. Targetnya jelas, tidak boleh ada lagi pekerja di Gorontalo yang menjalankan aktivitasnya tanpa perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. (Lan/mmz03)
