Gorontalo, mimoza.tv – Anggora Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Adhan Dambea kembali menyorot soal Surat Perintah penyidika (Sprindik) Tindak Pidana Pencucian Uang atau TPPU dalam proyek pengadaan lahan pembangunan jalan Gorontalo Outer Ring Road (GORR), yang sudah 3 tahun lamanya tak ada kejelasan
Padahal kata dia, adanya Sprindik TPPU GORR itu sendiri disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo.
Tahun 2019 kata Adhan, Firdaus Dewilmar selaku Kajati Gorontalo waktu itu menyampaikan bahwa ada surat dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), bahwa ada transferan sejumlah uang masuk ke rekening orang per orang, mantan pejabat di Gorontalo.
“Waktu itu Pak Firdaus menguraikan bahawa ada dana yang di transfer ke mantan pejabat tersebut, termasuk ke keluarga dari pejabat tersebut. Tetapi beliau (baca : Firdaus) tidak mengatakan berapa jumlah uang tersebut,” kata Adhan, diwawancarai Sabtu (18/2/2022).
Bahkan soal PPATK ini juga pernah ia sampaikan di Pengadilan Negeri Gorontalo ketika dirinya menjadi terdakwa dalam kasus pencemaran nama baik.
“Bahkan kata Pak Firdaus, ada salah satu tempat kegiatan usaha di Gorontalo ini menjadi tempat pencucian uang. Beliau tidak menyebut usaha apa itu. Tetapi hanya sebagai tempat pencucian uang menurut PPATK. Yang minta surat ke PPATK ini adalah Kejati Gorontalo. Tapi saya merasa heran, hingga saat ini pihak Kejati Gorontalo tidak mau menindaklanjuti,” imbuhnya.
Sementara jika mencontoh daerah-daerah lain, begitu getolnya memberantas praktek korupsi. Contohnya kata Adhan adalah Papua. Dimana pintu masuk pengungkapan kasusnya adalah gratifikasi, dan akhirnya berkembang ke yang lainnya.
“Makanya sangat aneh, sampai sekarang tidak pernah di utak-atik masalah ini oleh Kejati Gorontalo. Yang ada hanya Sprindik TPPU GORR yang hingga kini juga tidak tau bagai mana progresnya. Jika alasannya belum cukum bukti, saya kira surat dari PPATK itu saya kira menjadi satu alat bukti yang sah dan kuat. Kalau mau tambah alat bukti lagi, panggil dan periksa saja orang-orang yang namanya tercantum di surat PPATK itu,” pungkas Adhan.
Pewarta : Lukman.
