Gorontalo, mimoza.tv – Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 sebenarnya jelas: hasil efisiensi anggaran harus diarahkan untuk kebutuhan rakyat. Tapi faktanya di Gorontalo, dana efisiensi justru “tersesat” ke berbagai pos belanja yang lebih mengutamakan kenyamanan pejabat.Berdasarkan dokumen resmi, daftar penggunaan dana efisiensi itu bikin geleng kepala. Beberapa di antaranya: LED untuk Dulohupa dan dua rumah dinas Rp1,83 miliar Mobil Patwal Rp550 juta. Dua mobil asisten masing-masing Rp516,85 juta. Pemeliharaan rumah dinas gubernur Rp195 juta. Penataan aula rumah dinas gubernur Rp158,5 juta. Rehab kamar mandi kantor gubernur Rp75 juta. Penataan ruang oval Rp100 juta. Event organizer PIMSET Rp100 juta. Jasa konten kreatif Rp10 juta. Pemeliharaan kantor Bappeda Rp200 juta.
Termasuk Popnas dan penunjang dispora Rp725 juta. Fornas KORMI Rp250 juta. Jika ditotal, angka ini menembus miliaran rupiah hanya untuk kebutuhan yang relatif “elitis”.
Tokoh masyarakat, Ramli Abdullah, langsung mengingatkan:
“Mending dipakai bangun jamban warga. Bukan kamar mandi pejabat.”
Data BPS Membenarkan
Kritik Ramli tidak asal bunyi. BPS mencatat tahun 2024, persentase rumah tangga yang masih Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di Gorontalo: Perkotaan: 2,05 persen. Pedesaan: 10,9 persen
Artinya, di setiap 100 keluarga di kampung, 11 masih buang hajat di kebun, sungai, atau pantai karena tak punya jamban layak.
Bandingkan dengan Tetangga
Masalah sanitasi juga masih tinggi di provinsi sekitar Sulawesi Tengah: 9,14 persen. Sulawesi Barat: 9,54 persen
Sementara rata-rata nasional sudah turun ke 3,2 persen.
