Gorontalo, mimoza.tv – Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Daerah (AMMPD) Provinsi Gorontalo angkat suara terkait kebijakan yang dinilai mencederai rasa keadilan publik. Selain menyorot kenaikan gaji anggota DPR RI sebesar Rp3 juta per bulan, mereka juga menyorot anggaran perjalanan dinas (perdis) anggota DPRD Provinsi Gorontalo yang mencapai hampir Rp17 miliar hanya untuk empat bulan terakhir di tahun anggaran 2025.
Menurut Arif Rahim, anggota AMMPD, langkah tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap rakyat Gorontalo. Ia menyebut, di tengah kondisi ekonomi yang tidak menentu, ditambah harga pangan yang makin sulit dijangkau masyarakat, justru DPRD Provinsi Gorontalo mengalokasikan anggaran jumbo untuk perjalanan dinas.
“Ini adalah ketidakadilan dalam pengelolaan uang rakyat. Anggaran belanja hanya dihamburkan untuk kepentingan pejabat. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa memicu gelombang aksi besar-besaran, sebagaimana yang terjadi di Jakarta saat ini,” tegas Arif.
AMMPD juga menduga ada pemufakatan jahat antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam penyusunan APBD Perubahan (APBD-P) 2025. Arif mencontohkan, selain anggaran perjalanan dinas Rp17 miliar, terdapat pula efisiensi Rp5 miliar untuk pejabat Pemprov, serta alokasi untuk renovasi rumah dinas gubernur. “Ini saling berkaitan dalam politik anggaran yang hanya menguntungkan elite, bukan rakyat,” tambahnya.
AMMPD mengingatkan DPRD Provinsi Gorontalo bahwa publik masih menyimpan ingatan segar tentang persoalan hukum terkait belanja perjalanan dinas di periode 2019–2024, yang turut menyeret sejumlah pihak ke ranah hukum.
Sebagai catatan, kenaikan gaji anggota DPR RI sebesar Rp3 juta per bulan mulai berlaku tahun ini. Dengan penambahan itu, total take home pay anggota DPR RI kini bisa menyentuh lebih dari Rp70 juta per bulan, terdiri atas gaji pokok, tunjangan, serta berbagai fasilitas negara.
Sementara itu, alokasi perjalanan dinas DPRD Provinsi Gorontalo yang hampir Rp17 miliar dalam empat bulan terakhir, jika dibagi rata, setara dengan lebih dari Rp1 miliar per bulan hanya untuk kegiatan dinas luar daerah. Angka yang sangat kontras dengan keluhan masyarakat tentang mahalnya harga beras, cabe, hingga ikan di pasar.
Penulis: Lukman.
