GORONTALO, mimoza.tv – Di tengah narasi pertumbuhan ekonomi nasional yang terus dijaga tetap positif, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) justru menghadirkan alarm lain dari meja makan rakyat.
Provinsi Gorontalo tercatat masuk dalam 10 besar daerah dengan tingkat ketidakcukupan konsumsi pangan tertinggi di Indonesia. Dalam data Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU), Gorontalo berada di angka 15,32 persen.
Artinya, masih cukup banyak warga yang konsumsi energi hariannya belum memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup sehat dan produktif.
Angka ini menjadi ironi tersendiri. Sebab di saat berbagai indikator makro ekonomi kerap dipaparkan tumbuh positif, sebagian masyarakat ternyata masih bergulat dengan persoalan paling dasar: kualitas konsumsi pangan.
Bukan Tidak Makan, Tapi Tidak Lagi Makan Layak
Data BPS ini tidak selalu berarti masyarakat tidak makan sama sekali. Persoalannya lebih kompleks.
Banyak keluarga kemungkinan masih bisa makan dua hingga tiga kali sehari, tetapi mulai mengurangi kualitas lauk, protein hewani, susu, hingga makanan bergizi lainnya demi menyesuaikan kondisi ekonomi rumah tangga.
Fenomena “yang penting kenyang” perlahan menjadi realitas sunyi di tengah naiknya harga kebutuhan pokok dan tekanan biaya hidup.
Situasi ini juga memperlihatkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya soal stok beras aman atau pasar tetap buka, melainkan sejauh mana masyarakat benar-benar mampu menghadirkan makanan bergizi di meja makan mereka.
Daerah Agraris, Tapi Konsumsi Pangan Masih Rendah
Yang menarik, Gorontalo bukan wilayah terisolasi ekstrem. Daerah ini memiliki potensi pertanian, perikanan, hingga perkebunan yang cukup besar.
Namun tingginya angka ketidakcukupan konsumsi pangan justru memunculkan pertanyaan lain:
ke mana sebenarnya hasil pertumbuhan ekonomi dan potensi pangan itu mengalir?
Sebab dalam banyak kasus, persoalan pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi, tetapi juga daya beli masyarakat.
Ketika harga pangan terus bergerak naik sementara pendapatan warga tidak meningkat secara seimbang, kelompok berpenghasilan rendah menjadi pihak pertama yang terdampak.
Alarm untuk Pemerintah Daerah
Data BPS ini semestinya menjadi alarm serius bagi pemerintah daerah, terutama dalam memetakan wilayah rentan pangan hingga memastikan intervensi bantuan benar-benar tepat sasaran.
Sebab persoalan pangan memiliki dampak berantai:
mulai dari kualitas kesehatan masyarakat, tingginya risiko stunting, hingga kualitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Di balik grafik pertumbuhan ekonomi dan laporan pembangunan, ada realitas yang sering luput terlihat: sebagian warga masih harus menyesuaikan isi piring mereka agar dapur tetap menyala setiap hari.
Penulis: Lukman
