GORONTALO, mimoza.tv – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka disebut menyampaikan niat untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan keduanya di Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Informasi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana. Menurut Prasetyo, pertemuan Presiden dan Wakil Presiden berlangsung sekitar dua setengah jam.
Dalam pertemuan itu, Gibran disebut menyampaikan keinginannya untuk mundur di tengah dinamika politik yang berkembang setelah munculnya putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait polemik dokumen pendidikan yang digunakan sebagai persyaratan pencalonannya pada Pilpres 2024.
“Pertemuan berlangsung kurang lebih 2,5 jam. Di antara pembicaraan itu memang Pak Wapres, bersama tentunya Pak Presiden, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang terkait putusan di MK dan MA,” kata Prasetyo.
Meski demikian, Prasetyo menepis kabar bahwa Prabowo menolak keinginan tersebut. Ia menjelaskan, Presiden justru memberikan sejumlah masukan kepada Gibran dalam pertemuan itu.
Gibran, lanjut Prasetyo, juga meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Pernyataan mengenai niat mundur ini muncul ketika persoalan dokumen pendidikan Gibran kembali menjadi sorotan dan mulai merembet ke ranah politik di DPR.
Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
Dorongan itu berkaitan dengan putusan MA dan MK mengenai dokumen pendidikan Gibran. MA memutuskan surat keterangan penyetaraan pendidikan setingkat SMA yang digunakan Gibran sebagai salah satu persyaratan pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.
Sementara itu, dalam putusan sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
DPR kemudian merespons perkembangan tersebut dengan mengusulkan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3).
Dalam ketentuan tersebut, Hak Menyatakan Pendapat dapat digunakan DPR untuk menyikapi kebijakan pemerintah atau kejadian luar biasa di dalam maupun luar negeri. Hak ini juga dapat digunakan untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Dugaan pelanggaran yang dimaksud mencakup pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, hingga kondisi ketika Presiden atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatannya.
Di tengah polemik itu, Gibran sebelumnya juga pernah memberikan tanggapan mengenai persoalan ijazahnya. Ia mempertanyakan anggapan bahwa dirinya tidak menyelesaikan pendidikan setingkat SMA.
“Ya kalau saya enggak lulus SMA, kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura,” ujar Gibran, Rabu (7/10/2026).
Meski telah menyampaikan niat untuk mengundurkan diri, pernyataan tersebut belum dengan sendirinya berarti Gibran resmi melepas jabatan Wakil Presiden. Proses dan perkembangan selanjutnya masih menjadi perhatian, terutama di tengah bergulirnya polemik dokumen pendidikan dan dinamika politik di DPR.
Penulis: Lukman
