GORONTALO, mimoza.tv — Dalam dunia olahraga, kita mengenal banyak cabang yang mengandalkan kekuatan fisik, strategi, kecepatan, hingga ketahanan mental. Ada tinju, karate, taekwondo, pencak silat, bahkan e-sport yang menuntut refleks tinggi.
Namun belakangan, publik agaknya diperkenalkan pada satu “cabang olahraga” baru yang tampaknya berkembang cukup pesat di sekitar pusaran isu dana hibah KONI: berbohong sebagai seni bela diri administratif.
Cabang ini tidak dipertandingkan di PON, tidak pula tercatat resmi di bawah naungan federasi nasional. Meski begitu, teknik-tekniknya terlihat cukup kompleks.
Mulai dari jurus “saya hanya mengetahui”, gerakan “itu bukan ranah saya”, hingga teknik bertahan “silakan tanya yang lain”, semuanya dimainkan dengan disiplin tinggi.
Jika diamati, olahraga ini bukan sekadar adu fisik, melainkan adu kelincahan narasi.
Setiap pertanyaan bisa dihindari dengan langkah mundur terukur. Setiap dokumen dapat diposisikan ulang. Setiap tanggung jawab berpotensi dipindahkan sehalus operan bola profesional.
Bahkan, dalam beberapa situasi, cabang olahraga ini tampaknya memerlukan stamina luar biasa—terutama saat harus menjalani pemeriksaan berjam-jam sambil menjaga konsistensi antara ucapan, ingatan, dan tanda tangan.
Di sinilah “bela diri” itu menemukan makna barunya.
Bukan untuk menjatuhkan lawan, melainkan bertahan dari serangan pertanyaan.
Publik tentu berharap olahraga prestasi tetap berfokus pada pembinaan atlet, peningkatan kualitas, dan pengembangan generasi muda. Namun ketika anggaran fantastis mulai bersinggungan dengan bubur kacang hijau, lalampa premium, tiket, gadget, hingga logistik yang mengundang tanda tanya, arena pertandingan pun bergeser.
Lapangan berubah menjadi meja klarifikasi.
Peluit diganti berita acara pemeriksaan.
Dan medali berganti kalkulasi kerugian negara.
Satire ini tentu bukan vonis. Sebab dalam negara hukum, pembuktian tetap berada di tangan penyidik dan pengadilan.
Namun, publik juga punya hak untuk menilai pola.
Ketika terlalu banyak pihak piawai menghindar, terlalu banyak cerita saling melempar, dan terlalu banyak “tidak tahu” beredar di sekitar dana miliaran rupiah, maka wajar bila masyarakat mulai curiga bahwa yang sedang dipertandingkan bukan lagi sekadar olahraga—melainkan kejuaraan bela diri retorika.
Pada akhirnya, masyarakat Gorontalo tentu tidak membutuhkan atlet baru dalam cabang “silat administrasi”.
Yang dibutuhkan adalah kejelasan.
Sebab sebesar apa pun kemampuan bertahan, seindah apa pun jurus mengelak, publik biasanya tetap menunggu satu hal yang paling sederhana:
siapa bertanggung jawab, dan ke mana sebenarnya pertandingan anggaran ini diarahkan.
