Bone Bolango, mimoza.tv — Data desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan sosial ekonomi. Ahad, 16/08/2026.
Data ini menjadi salah satu acuan pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan, sehingga ketepatan data sangat penting agar bantuan diterima masyarakat yang sesuai kriteria.Namun, persoalan ketidaksesuaian data desil masih ditemukan di lapangan.
Kondisi ini menjadi salah satu perhatian Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo saat melakukan monitoring di Desa Tinelo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango.
Rombongan Komisi I dipimpin langsung Ketua Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Fadli Poha, bersama jajaran anggota, serta pendamping Komisi I.
Dalam kunjungan tersebut, dewan menerima berbagai informasi terkait persoalan data desil dan dampaknya terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat.
Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Yeyen Sadiki, mengatakan persoalan yang ditemukan di lapangan cukup beragam. Salah satunya adalah adanya bantuan yang dinilai belum sesuai dengan data desil masyarakat.
“Memang banyak yang pemberian bantuan itu tidak sesuai desil. Itu yang diprotes dan yang berkembang tadi adalah memang harus ada sosialisasi ke masyarakat langsung,” ujar Yeyen.
Menurutnya, masyarakat perlu mendapatkan penjelasan secara langsung mengenai bagaimana data desil ditentukan dan bagaimana data tersebut berkaitan dengan penerima bantuan.
Yeyen mendorong agar sosialisasi dilakukan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa-desa. Bahkan, jika diperlukan, sosialisasi dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah.
“Kalau perlu door to door ke masyarakat. Supaya mereka lebih tahu dengan petugasnya bagaimana seharusnya pembagian desil ini dan sebagai penerima bantuan,” jelasnya.
Senada dengan itu, Koordinator PKH Bone Bolango, Moh. Cian Palada, berharap pemerintah dapat memperluas sosialisasi mengenai data desil kepada seluruh pihak, terutama masyarakat.
Menurut Cian, informasi mengenai mekanisme data desil belum diterima secara luas oleh masyarakat. Akibatnya, muncul informasi yang simpang siur dan tidak jarang berkembang menjadi persepsi negatif, khususnya terhadap pemerintah desa.
“Harapan kami, pemerintah dapat melakukan sosialisasi ke semua pihak, terutama masyarakat secara umum. Karena informasi ini juga tidak didapatkan secara luas oleh masyarakat. Biasanya simpang siur informasi yang mereka dapatkan, dan lebih banyak negatifnya, terutama ke pemerintah desa,” kata Cian.
Ia menjelaskan, persoalan data tersebut juga berkaitan dengan pengelolaan dan pemutakhiran data di tingkat desa. Karena itu, menurutnya, sosialisasi tidak cukup hanya diberikan kepada aparat atau pendamping, tetapi harus menyentuh masyarakat secara langsung.
Cian berharap pemerintah dapat memberikan pemahaman yang utuh kepada masyarakat mengenai mekanisme pendataan, penetapan desil, hingga kaitannya dengan penyaluran bantuan.
Sementara itu, hasil monitoring Komisi I di Desa Tinelo menjadi bagian dari upaya DPRD untuk melihat langsung berbagai persoalan yang muncul di lapangan.Komisi I berharap pembenahan data dan sosialisasi yang lebih masif dapat mengurangi kesalahpahaman di tengah masyarakat sekaligus mendorong penyaluran bantuan pemerintah agar lebih tepat sasaran.
(Lan/mmz03)
