JAKARTA, mimoza.tv – Di tengah berbagai klaim penguatan ketahanan pangan nasional, data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) justru memunculkan alarm yang tak bisa dipandang sebelah mata.
BPS mencatat angka Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment/PoU) di Indonesia masih berada di level 8,53 persen. Angka ini menggambarkan proporsi penduduk yang konsumsi energi hariannya belum memenuhi kebutuhan minimum untuk hidup sehat, aktif, dan produktif.
Sekilas angka tersebut mungkin terlihat kecil. Namun jika dikonversi terhadap jumlah penduduk Indonesia, artinya masih ada jutaan warga yang belum sepenuhnya memperoleh kecukupan pangan secara layak.
Data ini sekaligus menjadi pengingat bahwa persoalan pangan bukan semata soal ketersediaan beras di gudang atau stok bahan pokok di pasar. Di balik itu, ada persoalan daya beli, distribusi, hingga ketimpangan akses yang masih membayangi banyak daerah.
Ketimpangan Antarwilayah Masih Terlihat
BPS juga mencatat adanya jurang yang cukup lebar antara wilayah barat dan timur Indonesia dalam hal kecukupan konsumsi pangan.
Sejumlah provinsi di Pulau Jawa dan Bali menunjukkan angka prevalensi relatif rendah, bahkan di bawah lima persen. Kondisi berbeda masih terlihat di kawasan Indonesia Timur, terutama Papua dan Maluku, yang mencatat angka ketidakcukupan konsumsi pangan jauh lebih tinggi.
Fakta ini menunjukkan bahwa pemerataan akses pangan masih menjadi pekerjaan rumah besar. Infrastruktur logistik yang belum optimal membuat harga bahan pokok di sejumlah wilayah terpencil cenderung lebih mahal dibanding daerah lain.
Akibatnya, masyarakat berpenghasilan rendah menjadi kelompok paling rentan karena kemampuan membeli pangan bergizi semakin terbatas.
Bukan Sekadar Soal Stok Pangan
Sejumlah pengamat ekonomi menilai persoalan ketidakcukupan pangan tidak selalu identik dengan ketersediaan stok di pasar. Dalam banyak kasus, persoalan utamanya justru terletak pada kemampuan masyarakat untuk membeli bahan pangan dengan kualitas gizi yang memadai.
Kenaikan harga kebutuhan pokok dalam beberapa tahun terakhir membuat banyak rumah tangga mulai melakukan penyesuaian konsumsi. Tidak sedikit keluarga yang tetap makan tiga kali sehari, namun mulai mengurangi kualitas lauk, protein hewani, hingga asupan bergizi lainnya demi menekan pengeluaran.
Fenomena ini menjadi ironi tersendiri di tengah pertumbuhan ekonomi nasional yang kerap disebut stabil.
Tantangan Negara Kepulauan
Sebagai negara kepulauan, Indonesia memang menghadapi tantangan distribusi yang tidak sederhana. Biaya logistik yang tinggi ke wilayah terpencil ikut memengaruhi harga jual pangan di tingkat konsumen.
Semakin mahal harga pangan, semakin besar pula risiko masyarakat berpenghasilan rendah mengalami ketidakcukupan konsumsi energi harian.
Karena itu, persoalan pangan tidak cukup diselesaikan hanya dengan menjaga produksi tetap tinggi. Pemerintah juga dituntut memastikan distribusi berjalan merata dan harga tetap terjangkau hingga ke daerah paling jauh.
Perlu Kebijakan Jangka Panjang
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional bersama kementerian terkait terus melakukan berbagai intervensi, mulai dari bantuan pangan hingga operasi pasar untuk menjaga stabilitas harga.
Namun data BPS ini memperlihatkan bahwa penanganan persoalan pangan membutuhkan kebijakan yang lebih struktural dan berkelanjutan. Sebab persoalan pangan berkaitan langsung dengan kualitas hidup masyarakat, kesehatan, hingga kualitas sumber daya manusia di masa depan.
Target Sustainable Development Goals (SDGs) untuk menghapus kelaparan pada 2030 tentu tidak akan mudah dicapai tanpa perbaikan signifikan dalam akses pangan dan peningkatan daya beli masyarakat.
Di balik deretan angka statistik itu, sesungguhnya ada realitas yang lebih sunyi: masih banyak keluarga yang harus menyesuaikan isi piring mereka agar dapur tetap menyala di tengah tekanan biaya hidup yang terus meningkat.
Penulis: Lukman
