GORONTALO, mimoza.tv — Musim kemarau 2026 mulai menunjukkan dampaknya di sejumlah wilayah Gorontalo. Sedikitnya 16.758 jiwa dilaporkan terdampak krisis air bersih dan kekeringan yang tersebar di Kabupaten Gorontalo, Bone Bolango, Pohuwato, dan Gorontalo Utara.
Kondisi tersebut tidak hanya menyulitkan masyarakat memperoleh air untuk kebutuhan sehari-hari. Penurunan debit sejumlah sumber air juga dilaporkan terjadi, termasuk di kawasan Danau Limboto. Sektor pertanian ikut menghadapi ancaman kekurangan pasokan air, terutama pada lahan yang bergantung pada hujan.
Namun, sejauh ini dampak kekeringan terhadap tanaman padi di Gorontalo belum tergolong serius.Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2026 mencatat luas panen padi di Gorontalo mencapai 53.897 hektare, dengan produksi gabah kering giling (GKG) sebanyak 281,17 ribu ton.
Kabupaten Gorontalo menjadi daerah dengan luas panen terbesar, yakni 24.155 hektare. Berikutnya Pohuwato 8.238 hektare, Boalemo 7.883 hektare, Gorontalo Utara 6.807 hektare, Bone Bolango 5.121 hektare, dan Kota Gorontalo 1.693 hektare.
Dari puluhan ribu hektare lahan tersebut, lahan yang terdampak kekeringan saat ini disebut masih relatif kecil.Kepala Dinas Pertanian Provinsi Gorontalo Muljady D. Mario mengatakan luas persawahan yang terdampak tidak sampai 100 hektare.“Kalau lahan persawahan tidak sampai 100 hektare dari sekian puluh ribu hektare itu,” ujar Muljady, dikutip mimoza.tv dari Dulohupa.id.
Menurut dia, lahan yang terdampak kekeringan juga belum masuk kategori puso atau gagal panen.“Jadi sedikit, dan tidak ada yang puso. Yang ada terdampak,” katanya.
Pemerintah Diminta Tak Menunggu Krisis MeluasDi tengah dampak pertanian yang masih terbatas, persoalan ketersediaan air bersih justru menjadi perhatian yang lebih mendesak.
Pemerintah Provinsi Gorontalo sebelumnya telah meminta pemerintah kabupaten dan kota melakukan deteksi dini serta memetakan wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan, krisis air bersih, maupun kebakaran hutan dan lahan.
Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Provinsi Gorontalo Syahbuddin Buata, yang mewakili Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Gorontalo Rusli W. Nusi, mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari kesiapsiagaan menghadapi puncak musim kemarau.
Pernyataan itu disampaikan pada Senin (20/7/2026) lalu, merujuk pada Surat Edaran Gubernur Gorontalo Nomor 360/BPBD/1005/VII/2026 tentang Kesiapsiagaan dan Antisipasi Ancaman Bencana Kekeringan, Krisis Air Bersih, serta Pencegahan Karhutla.
“Surat edaran ini merupakan langkah antisipatif Pemerintah Provinsi Gorontalo agar seluruh pemerintah daerah meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi kekeringan, krisis air bersih, maupun kebakaran hutan dan lahan. Penanganan harus dilakukan sejak dini sehingga dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan,” ujar Syahbuddin.
Pemda kabupaten dan kota diminta memetakan wilayah rawan, mengoptimalkan embung, waduk dan saluran irigasi, serta menyiapkan cadangan logistik dan bantuan air bersih.
Pemerintah daerah juga diminta mengaktifkan Posko Siaga Darurat Bencana dan melaporkan perkembangan kondisi di wilayah masing-masing kepada Gubernur Gorontalo melalui BPBD Provinsi.
“Pemerintah daerah juga diminta menyiapkan cadangan logistik dan bantuan air bersih sejak sekarang. Dengan persiapan yang matang, distribusi bantuan dapat dilakukan lebih cepat apabila masyarakat mulai mengalami kesulitan memperoleh air bersih,” kata Syahbuddin.
Krisis Air dan Pertanian Harus Dibaca BerbedaData tersebut memperlihatkan satu hal penting: dampak kemarau tidak selalu seragam.Di satu sisi, ribuan warga mulai menghadapi persoalan air bersih.
Di sisi lain, dampaknya terhadap tanaman padi masih relatif kecil, dengan lahan terdampak kurang dari 100 hektare dari total 53.897 hektare luas panen.Artinya, belum tepat jika kondisi kekeringan saat ini langsung disimpulkan sebagai ancaman gagal panen secara luas di Gorontalo.
Tetapi kondisi tersebut juga tidak berarti ancaman dapat diabaikan. Krisis air bersih dapat berkembang lebih cepat dibanding dampaknya terhadap tanaman pangan, terutama jika periode tanpa hujan berlangsung lebih panjang.
Karena itu, distribusi air bersih tidak cukup hanya dilakukan ketika sumber air warga sudah mengering. Pemetaan wilayah rawan, pemantauan debit sumber air, kesiapan armada distribusi, serta perlindungan infrastruktur irigasi menjadi penting agar pemerintah tidak selalu bekerja setelah krisis terjadi.
BPBD juga mengingatkan masyarakat untuk menggunakan air secara bijak dan menghindari pembukaan lahan dengan cara membakar.
Masyarakat diminta segera melaporkan apabila menemukan titik api atau indikasi kekeringan di wilayahnya.
Bagi Gorontalo, persoalan kemarau 2026 akhirnya bukan sekadar soal apakah sawah akan puso atau tidak. Pertanyaan yang lebih awal adalah seberapa siap pemerintah memastikan warga tetap mendapatkan air sebelum krisis berubah menjadi keadaan darurat.
Penulis: Lukman
