Gorontalo, mimoza.tv – Sidang Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo tingkat II yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2021 diwarnai dengan aksi walk out oleh Fraksi Nasdem Amanat, Senin (23/8/2021).
Aksi wakl out pada rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Paris Jusuf, didampingi tiga wakil Ketua itu turut dihadiri secara virtual oleh Gubernur Gorontalo, Rusli Habibie.
Ketua Fraksi Nasdem Amanat, Yuriko Kamaru dalam keterangannya saat menggelar jumpa pers beberapa saat setelah aksi keluar dari ruang sidang itu menjelaskan, aksi itu merupaka bentuk sikap dari fraksi atas postur RAPBD Perubahan tahun 2021 Provinsi Gorontalo yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan rakyat.
“Saat paripurna tingkat I, fraksi kami sudah memberikan sejumlah masukan. Intinya meminta agar anggaran harus dapat benar-benar langsung menyentuh ke rakyat. Sebab, saat ini rakyat sedang dalam kondisi sangat susah akibat pandemi Covid19. Kenyatanya, masukan-masukan yang diajukan oleh Fraksi Nasdem-Amanat itu tidak diindahkan, tidak diakomodir, dan terkesan disepelekan oleh TAPD,” ucap Yuriko.
Salah satu masukan yang diajukan serta dapat diakomodir dalam RAPBD-P 2021 tersebut lanjut dia, yaitu perlunya segera memberikan sokongan kepada para UMKM yang saat ini sedang mengalami kesulitan akibat Covid19.
Saat ini kata Politisi NasDem ini, ada 29 ribu lebih UMKM di Provinsi Gorontalo mengalami keterpurukan akibat COVID-19.
“Kita inginkan adalah ada keberpihakan di anggaran perubahan ini kepada mereka. Tetapi yang terjadi adalah bahwa (APBD-P 2021) hanya menaikkan tingginya belanja modal. Salah satu yang kita sorot adalah belanja pengadaan tanah untuk pembangunan Islamic-center yang terkesan dipaksakan untuk “diloloskan” dalam APBD-P 2021. Yang kami sesalkan adalah kenapa tidak dianggarkan di APBD induk, nanti di dalam APBD Perubahan. Sementara daerah mengalami keterpurukan ekonomi?”,” tegas Yuriko.
Selain itu lanjut Yuriko, fraksi yang dipimpinya itu juga menyoroti soal adanya anggaran belanja pengadaan mobil dinas untuk para pimpinan DPRD Provinsi Gorontalo sebanyak 4 unit.
“Kami sepakat bahwa pengadaan mobil dinas di DPRD kami tolak. Kami inginkan anggaran ini berpihak terhadap rakyat, anggaran ini berpihak terhadap misalnya SKPD yang mungkin ingin melakukan pelayanan-pelayanan penting kepada rakyat,” jelas Yuriko.
Pada kesempatan yang sama, Adhan Dambea, selaku Anggota Fraksi Nasdem Amanat mengingatkan serta mengimbau kepada semua anggota DPRD Provinsi Gorontalo supaya ada sikap untuk pro rakyat. Dirinya mengingatkan anggota DPRD yang telah berjanji di hadapan rakyat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat.
“Jangan sampai setelah kita duduk sebagai wakil rakyat, justru malah lupa akan janji dan tidak membela rakyat. Jadilah sebagai wakil rakyat yang benar,” tutup Adhan.(luk)
