GORONTALO, mimoza.tv – Rencana alokasi anggaran pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo tahun 2027 sebesar Rp393 juta menuai sorotan tajam dari DPRD Provinsi Gorontalo. Angka tersebut dinilai terlalu besar, terlebih di tengah kondisi ekonomi daerah yang masih bergulat dengan tingkat kemiskinan yang tinggi.
Sorotan itu disampaikan Anggota Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo, Umar Karim, saat rapat kerja pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Biro Umum Sekretariat Daerah di Ruang Rapat Paripurna DPRD, beberapa waktu lalu.
Kritik Umar bermula ketika Biro Umum memaparkan rencana anggaran pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur yang mencapai Rp393 juta.
Menurut Umar, jika anggaran tersebut dibagi untuk dua kepala daerah, maka masing-masing memperoleh alokasi hampir Rp200 juta.
Ia kemudian mengilustrasikan besarnya anggaran tersebut. Jika harga satu setel pakaian dinas sekitar Rp1 juta, maka satu orang kepala daerah bisa memperoleh hampir 200 setel pakaian dalam setahun. Bahkan jika harga satu setel mencapai Rp2 juta, jumlahnya masih sekitar 100 setel.
“Kalau pakaiannya sebanyak itu, kira-kira seberapa besar lemari pakaian Gubernur di rumah dinas?” sindir Umar Karim yang disambut senyum sejumlah peserta rapat.
Menanggapi pertanyaan itu, pihak Biro Umum menjelaskan bahwa salah satu komponen pengadaan adalah setelan jas dengan nilai sekitar Rp15 juta per setel.
Namun penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru dari anggota Komisi I. Mereka menilai harga Rp15 juta untuk satu setel jas dinas tergolong sangat tinggi dan tidak mencerminkan semangat efisiensi penggunaan anggaran pemerintah.
Umar kemudian kembali menghitung. Menurutnya, sekalipun diasumsikan hanya satu setel jas senilai Rp15 juta yang dianggarkan untuk Gubernur dalam setahun, masih tersisa sekitar Rp185 juta dari alokasi hampir Rp200 juta per orang.
Dengan sisa anggaran sebesar itu, kata dia, masih dapat dibeli sekitar 185 setel pakaian dinas harian apabila diasumsikan harganya Rp1 juta per setel.
Bagi Umar, besarnya anggaran tersebut tidak hanya soal angka, tetapi juga menyangkut sensitivitas pemerintah terhadap kondisi masyarakat.
“Ini potret bermewah-mewah di tengah daerah Gorontalo yang secara nasional masih masuk delapan besar termiskin. Ini sungguh melukai rasa keadilan,” tegasnya.
Sebagai tindak lanjut, Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo merekomendasikan agar alokasi anggaran pengadaan pakaian dinas tersebut dikurangi sehingga lebih rasional dan efisien. Anggaran yang dihemat diharapkan dapat dialihkan untuk program-program yang lebih menyentuh kebutuhan masyarakat.
Adapun besaran pengurangan anggaran masih akan dibahas lebih lanjut dalam rapat internal Komisi I DPRD Provinsi Gorontalo.
