Gorontalo, mimoza.tv – Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Gorontalo menyoroti belum optimalnya perhatian pemerintah daerah terhadap eks narapidana kasus terorisme (napiter) dan individu yang masuk dalam kategori target pantau. Ketua FKPT Gorontalo, Dr. Funco Tanipu, menyebut kelompok ini belum menjadi prioritas dalam distribusi bantuan sosial maupun program inklusi ekonomi.
Dalam Talk Show yang digelar RRI Gorontalo bertajuk “Bantuan Sosial, Solusi Mengatasi Kemiskinan: Efektifkah?” pada Selasa (13/5/2025), Funco mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi yang diterimanya dari Satgaswil Densus 88 Anti Teror Gorontalo, sebagian besar eks napiter dan target pantau di daerah ini berada dalam kondisi ekonomi yang lemah.
“Sebagian besar dari mereka adalah warga asli Gorontalo. Namun hingga kini, keberadaan mereka masih belum masuk dalam radar prioritas pemerintah daerah, baik dalam bentuk bantuan sosial maupun program pemberdayaan ekonomi,” kata Funco.
Menurutnya, radikalisme dan ekstremisme tidak hanya dipicu oleh faktor ideologi, tetapi juga oleh ketimpangan sosial dan ekonomi yang tak kunjung tertangani. Oleh sebab itu, pendekatan preventif melalui intervensi sosial harus menjadi bagian dari kebijakan deradikalisasi.
“Saya meyakini bahwa tanpa roadmap yang komprehensif, terpadu dan melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan — mulai dari desa, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat — maka kelompok-kelompok rentan ini akan terus terpinggirkan. Padahal, perhatian khusus terhadap mereka bisa menjadi bagian dari strategi pencegahan jangka panjang,” tegas Funco.
Talk show tersebut juga menghadirkan Kepala Dinas Sosial Provinsi Gorontalo, Sagita Wartabone, serta pengamat ekonomi Universitas Negeri Gorontalo, Prof. Syarwani Canon. Keduanya sepakat bahwa kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memastikan bantuan sosial benar-benar menyasar kelompok paling rentan secara ekonomi dan sosial.
Penulis : Lukman.
