GORONTALO, mimoza.tv – Suasana santai mewarnai pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Gorontalo bersama masyarakat dalam agenda ngopi bareng yang digelar di Warkop Amal, Kota Gorontalo, Selasa (14/7/2026).
Kegiatan yang dihadiri Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail, Ketua DPRD Provinsi Gorontalo, Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Widodo, SH., MH., Kajati Gorontalo Dr. Sumurung P. Simaremare, SH., M.H., Danrem 133/Nani Wartabone, Ketua Pengadilan Tinggi, serta unsur Forkopimda lainnya itu berlangsung tanpa protokoler yang kaku.
Dalam suasana yang cair, sejumlah elemen masyarakat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan berbagai persoalan yang terjadi di Gorontalo, mulai dari memberikan masukan hingga menyampaikan keluhan secara langsung kepada para pimpinan daerah.
Di sela-sela kegiatan itu, muncul pula pertanyaan mengenai hubungan Kepolisian dan Kejaksaan di daerah yang belakangan ikut dikaitkan dengan polemik di tingkat pusat.
Sebagaimana diketahui, sehari sebelumnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mendatangi Kejaksaan Agung dan bertemu Jaksa Agung ST Burhanuddin. Pertemuan tersebut menjadi perhatian publik setelah mencuat polemik penanganan perkara yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Dalam pertemuan di Jakarta itu, Kapolri menegaskan tidak ada persoalan antara Polri dan Kejaksaan. Senada, Jaksa Agung ST Burhanuddin juga meminta publik tidak memandang kedua institusi sebagai pihak yang saling berhadapan. Keduanya memastikan koordinasi penegakan hukum tetap berjalan sebagaimana mestinya.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kapolda Gorontalo Brigjen Pol. Widodo menegaskan bahwa kondisi di Gorontalo tetap kondusif dan hubungan antarlembaga penegak hukum selama ini berjalan baik.
“Menjawab pertanyaan ada apa sih di Gorontalo? Apakah seperti di pusat? Kami dari awal fokus dengan masalah kami di Gorontalo, dan semuanya sudah ada porsinya masing-masing. Kami di sini juga tahu semua, kita oke-oke saja,” ujar Widodo kepada wartawan usai kegiatan.
Ia menjelaskan, gagasan menggelar ngopi bareng sebenarnya sudah lama direncanakan. Namun pelaksanaannya baru bisa diwujudkan setelah seluruh rangkaian kegiatan Pekan Nasional (PENAS) selesai.
Bahkan, sehari sebelum kegiatan berlangsung, dirinya menghubungi Kajati Gorontalo untuk mengajak seluruh unsur Forkopimda berkumpul bersama masyarakat dalam suasana santai.
Menurut Widodo, forum seperti itu justru lebih efektif untuk menyerap aspirasi masyarakat dibandingkan pertemuan yang bersifat formal.
“Ini kan tanpa ada cerita yang formal-formal. Justru lewat ngopi seperti ini kita bisa mendapatkan banyak informasi dari masyarakat. Ada yang menyampaikan keluhan, ada yang memberi masukan. Saya, Pak Danrem, Ketua PT memang sudah lama merencanakan ngopi bersama. Hanya saja kemarin tertunda karena PENAS,” katanya.
Sementara itu, Kajati Gorontalo Dr. Sumurung P. Simaremare mengatakan, tujuan utama kegiatan tersebut adalah membangun komunikasi sekaligus mendengar langsung berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat.
Menurutnya, koordinasi antarlembaga penegak hukum di Gorontalo selama ini berjalan baik dan tidak pernah mengalami kendala.
“Paling prinsip dari ngopi bareng ini kami ingin mendengar apa keluhan masyarakat dan bagaimana situasi di Gorontalo. Di daerah ini yang kami tonjolkan adalah koordinasi. Misalnya tadi Pak Kapolda menyampaikan ada fakta baru terkait suatu peristiwa hukum, tentu nanti bisa kita koordinasikan bersama,” ujarnya.
Sumurung juga menepis anggapan bahwa sinergi antara Kejaksaan dan Kepolisian baru terbangun belakangan ini.
“Bukan nanti sekarang bisa bergandengan tangan, tetapi sudah dari dulu. Kebetulan kami pernah bersama di Kalimantan Barat dan beberapa daerah lainnya. Jadi tidak ada cerita baru sekarang baru bisa kompak. Mungkin yang berkembang itu karena media sosial sehingga seolah-olah ada persoalan. Dengan duduk bersama seperti ini kami ingin menunjukkan kepada masyarakat bahwa tidak ada dinamika yang menjadi masalah ketika kami sama-sama bekerja,” jelasnya.
Baik Kapolda maupun Kajati turut membantah anggapan bahwa agenda ngopi bareng tersebut merupakan tindak lanjut atau instruksi dari pemerintah pusat.
Keduanya menegaskan kegiatan itu murni merupakan inisiatif Forkopimda Provinsi Gorontalo yang telah direncanakan sejak lama, sekaligus menjadi ruang komunikasi yang lebih terbuka antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat.
Melalui forum sederhana itu, Forkopimda berharap berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat dapat didengar secara langsung, sekaligus memperkuat koordinasi lintas lembaga dalam menjaga situasi keamanan dan pelayanan publik di Provinsi Gorontalo.
Penulis: Lukman
